Audensi Dengan DPRD, Warga Jatigedong Wadul Dugaan Penyelewengan CSR, Proyek DD Serta Korupsi

 

Jombang, (Suryamojo.com) – Setelah dua pekan lalu, Rabu (17/07) warga Jatigedong, Ploso, Jombang mencoba mendatangi PT Ciel Jedang untuk meminta data pembanding terkait tak jelasnya pengelolaan CSR berupa Scrab tak dikabulkan perusahaan Korea itu, warga Jatigedong menghadiri audiensi atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Jombang, Rabu (29/07/2020) pagi.

Dengan didampingi Abd. Aziz, Direktur Eksekutif Lingkar Study Wacana (LSW) Indonesia, perwakilan warga sekitar sembilan orang itu menyampaikan pokok permasalahan dugaan penyelewengan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Ciel Jedang melalui CV Jatigedong Jaya sebagai vendor yang berkantor di Balai Desa setempat karena pengelolaan Scrab yang tidak jelas saldo akhir, mulai tahun 2014 hingga 2019 awal.

Selain itu, warga juga menyampaikan soal dugaan korupsi proyek normalisasi saluran air yang dikerjakan pada 27 Juli hingga 24 Agustus 2019 di Desa Jatigedong. Proyek yang dikerjakan selama 28 hari itu bersumber dari keuangan Dana Desa (DD) sebesar Rp83.436.500,- tetapi berdasarkan hitungan terhadap pengeluaran sesuai data yang dipegang warga, proyek yang terkesan asal-asalan itu memakan biaya sekitar Rp35.000.000,-.

Terakhir, warga juga menyoal kasus korupsi Dana Desa (DD) tahun 2018 yang sempat di unggah di Media Online sekitar bulan April. Dengan bekal penjelasan media tersebut, oknum Pemerintahan Desa Jatigedong yang telah ditetapkan bersalah karena melakukan penyimpangan oleh Inspektorat hanya diganjar sanksi mengembalikan uang kerugian negara sebesar 19 juta. Oknum tersebut tersangkut penyimpangan Proyek pembangunan jalan rabat beton di Dusun Gotan dengan anggaran Rp136 jutaan dan di Dusun Gedang Rp140 jutaan. Padahal, menurut warga Jatigedong, tindak pidana korupsi (Tipikor) itu tetap menuntut adanya hukuman penjara terhadap pelakunya, selain kewajiban mengembalikan kerugian yang ditimbulkan.

Terhadap tiga poin tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jombang, Andik Basuki menyampaikan pihaknya akan bekerjasama dengan Komisi B untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Berkaitan dengan limbah PT Ciel Jedang (Scrab), walaupun dijual murah, bukanlah CSR.

“CSR itu kewajiban perusahaan sebagai bentuk kompensasi terhadap warga terdampak. Tidak dapat disebut CSR jika Srab itu dijual karena hakikatnya harus diberikan secara cuma-cuma, tidak diperjual-belikan,” ungkap Andik.

Untuk memastikan apa yang dikeluhkan oleh warga, Komisi A berjanji akan menindaklanjuti, dengan meminta klarifikasi pada perusahaan Korea itu.

“Bersama Komisi terkait yang membidangi, kami akan melakukan sidak ke PT Ciel Jedang sesegera mungkin, mohon warga bersabar,” tambah pimpinan Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu.

Adapun yang terkait dengan dugaan penyelewengan dan korupsi proyek normalisasi saluran air tahun 2019 dan rabat beton tahun 2018 yang bersumber dari Dana Desa (DD), Komisi A dan B akan memanggil Pemerintahan Desa, Camat, dan Inspektorat untuk pendalaman informasi, dan meminta penjelasan terkait pokok yang dikeluhkan warga.

“Kami akan meminta Inspektorat untuk melakukan audit agar jelas permasalahan penyelewengan Dana Desa (DD) itu,” jelas Andik di hadapan anggota Komisi A dan warga Jatigedong.

Audiensi yang berlangsung mulai pukul 09.30 hingga 12.00 itu berakhir dengan tanya jawab, dimana Komisi A menyatakan bersedia menindakkanjuti segala keluhan warga Jatigegong.

“Kami akan nenindaklanjuti, dan jika sudah mendapat informasi dari pihak-pihak terkait, kemudian akan mengeluarkan rekomendasi. Prinsipnya, DPRD Jombang setuju bahwa di Jombang, mulai Penerintahan Desa hingga Pemerintah Kabupaten tidak boleh ada korupsi. Kami tegas untuk itu,” tegas Sekretaris Komisi A. (Az/Yon)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *