Lounching Kantor LBHAM KIS Jombang, Gus Faiz: Kami Siap Mewujudkan Keadilan Sosial Ditengah-tengah Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

 

Jombang, (Suryamojo.com) – Penanaman nilai-nilai Hak Asasi Manusia dapat dilihat ketika Pemerintah Kabupaten Jombang membuat kebijakan publik, sebab setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Oleh sebab itu, setiap kebijakan publik hendaknya mengandung tujuan, nila-nilai dan praktik-praktik Hak Asasi Manusia yang terlindungi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

“Saya menyadari adanya dua variabel makro yang mempengaruhi kebijakan publik, yakni variable regional dan nasional. Namun hendaklah tetap dilihat kebijakan publik itu sebagai suatu sistem input, konversi dan output yang menjadi dasarnya. Melihat kecenderungan seperti itu, sesungguhnya kebijakan publik haruslah mengagendakan keterlibatan masyarakat demi menumbuhkan sistem pemerintahan yang baik” ujar Gus Faiz Ketua DPD LBHAM KIS (Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia Keadilan Indonesia Semesta) Jombang. Kamis, 19 November 2020 malam saat lounching kantor LBHAM KIS.

Kompleksitas problem kebijakan publik semakin kentara tatkala berhadapan dengan persoalan nasional juga regional. Dalam perspektif HAM dikenal adanya nilai-nilai universal yang berlaku untuk semua, tetapi juga ada wilayah-wilayah lokasitas yang tampaknya harus diakomodir, sehingga HAM juga ada yang memahaminya dapat memiliki batasan dan relativitas sesuai dengan lokalitas, sehingga kebijakan publik dapat terimplementasi sesuai dengan gagasan awalnya yaitu memiliki nilai, tujuan, dan output.

Dalam konpresnya Ketua DPD LBHAM KIS menyampaikan kami jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM KIS) melounching kantor perwakilan tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan pada 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. LBHAM KIS juga telah terdaftar di KEMENKUMHAM AHU-0012031.AH.01.07.TAHUN 2019.

“Dengan dibukanya kantor ini, kami bertekad mendampingi masyarakat Kabupaten Jombang dalam penanganan kasus-kasus HAM. Kepada seluruh masyarakat Jombang, mari kita bergandengan tangan untuk menegakkan regulasi HAM demi terwujudnya Keadilan Sosial di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.

Pelanggaran HAM yang sering terjadi di sekitar kita, harus mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepstian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1).

Ketidakadilan perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan jaminan HAM yang paling sering dilanggar. Terdapat faktor-faktor lain di luar hukum yang dapat menyebabkan ketidaksamaan perlakuan dihadapan hukum, yakni relasi, jabatan, kekuasaan dan lain-lain.

“Perlakuan yang sama di mata hukum harus ditegakkan di Kabupaten Jombang ini. Perlakuan yang sama di mata hukum ini menjadi sesuatu yang penting karena merupakan bagian dari HAM, apabila dilanggar maka akan merampas hak asasi dari seseorang. Sedangkan di UUD tertulis dengan jelas bahwa indonesia sangat memperhatikan HAM,” tegas Gus Faiz. (Yon)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *