Rapat Paripurna Terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Jombang Terhadap Nota Penjelasan Bupati Tentang R-APBD TA 2020

Jombang, (Suryamojo.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang gelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati Jombang Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten JombangTahun Anggaran 2020.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Drs. H. Mas’ud Zuremi MSi, dengan dihadiri Bupati dan Wabup, Wakil Ketua DPRD dan Anggota, Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Bank Jatim, Direktur PDAM, Bank Jombang, Kabag. Lingkup Pemkab dan Camat se kabupaten Jombang. Senin, 11 November 2019.
Usai paripurna, Ketua DPRD Mas’ud Zuremi mengatakan bahwa hari ini sidang paripurna terkait pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait nota penjelasan Bupati tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten JombangTahun Anggaran 2020, yang disampaikan kepada DPRD pada paripurna sebelumnya.
“Paripurna sebelumnya Bupati menyampaikan kepada DPRD terkait dengan anggaran atau RAPBD tahun 2020, dan sidang paripurna hari ini penyampaian pemandangan umum oleh semua fraksi. Dan ada 8 fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umumnya terkait penjelasan Bupati,” ujarnya.
Mas’ud Zuremi menambahkan, rata-rata 8 fraksi tersebut menyoroti berbagai banyak hal terkait penganggaran, semua bisa mendengar dengan jelas yang terjadi pada saat itu. Diantaranya seragam gratis yang merupakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Terkait dengan pengadaan seragam gratis dan terkait dengan pelaksanaan keterlambatan pendistribusian seragam yang tidak tepat waktu dan jenis kain yang menurut pemandangan umum fraksi-fraksi sangat tidak berkualitas.
“Terkait dengan seragam olahraga juga tidak cocok dengan yang dipakai. Di lapangan memang kita perintahkan anggota DPRD untuk terjun dan investigasi dalam bantuan lokal ke sekolah-sekolah, disamping itu, antara siswa SD dan SMP itu ternyata dikirim dengan ukuran yang sama, kalau dikasih ukuran SD mana mungkin bisa. Hal lain yang ditemukan adalah banyak sekolah-sekolah yang mengembalikan karena tidak kesesuaian seragam yang diterima masyarakat,” terangnya. (Yon)
Komentar Terbaru