Forkompimda Gelar Silaturahmi Ngopi Bareng LSM Forum Rembug Masyarakat Jombang

Jombang, (Suryamojo.com) – Jajaran Forkompimda kabupaten Jombang gelar silaturahmi ngopi bareng Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rembug Masyarakat Jombang di Graha Bhakti Bhayangkara Polres Jombang, Kamis (13/12/2018) pukul 08.00 WIB.

Silaturahmi yang mengambil tema “Bantuan Pangan Non Tunai” pagi itu di hadiri Kapolres AKBP Fadli Widiyanto, S.I.K. SH. MH didampingi PJU, Ketua Pengadilan Negeri Jombang Hj. Hera Kartaningsih, Dandim yang diwakilkan, kepala Dinas Sosial, perwakilan Dinas Pertanian, perwakilan BNI, perwakilan PT Pertani, perwakilan Bulog,perwakilan BPS, Tim koordinasi, Anggota KTNA, perwakilan Suplier, perwakilan Agen E-Warung, perwakilan Gapoktan, serta sekitar 20 perwakilan FRMJ.

Silaturahmi yang dipimpin Kapolres dibuka dengan menyampaikan bahwa kegiatan Ngopi bareng ini rutim dilaksanakan setiap hari Rabu ditempat dan elemen masyarakat berbeda, namun karena hari Rabu ada kunjungan Kapolda, Pangdam V Brawijaya dan Gubernur di Ponpes Tebu Ireng, maka kegiatan diundur hari ini.

“Tujuan silaturahmi ini untuk merangkul seluruh elemen masyarakat guna mengetahui langsung unek-unek, aspirasi, ataupun masukan dari masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menyampaikan langsung ke Pemimpin daerah tanpa harus demo yang pastinya merugikan semua pihak”, terang Kapolres.

Ketua LSM FRMJ Joko Fatah mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan unek-unek, keluhan ataupun temuan terkait program BPNT. Joko fatah menuturkan carut marut program BPNT karena tidak adanya koordinasi antar stakeholder. Selanjutnya Joko fatah menyampaikan temuan dilapangan terkait adanya telur busuk dan beras kwalitas kurang bagus yang banyak menirnya, terkait tidak transparan BNI dan pemenang lelang pengadaan mesin EDC, tidak ada konfirmasi dari pihak desa atau camat tentang beras kenapa harus di pack 7 kg, karena dianggap merugikan KPM, serta PKH meminta 5 ribu tiap transaksi gesek EDC yang dilakukan KPM, terang Joko Fatah.

Slamet Wartawan dari kabarjawatimur menyampaikan bahwa sebagai jurnalis akan menulis berdasar narasumber, selanjutnya akan dilakukan investigasi serta konfirmasi kepada pihak terkait. Mengenai tulisan yang menyampaikan pihak yang dikonfirmasi tidak bisa dihubungi, memang kenyataan tidak bisa dihubungi. Intinya kita menulis apa adanya laporan ataupun temuan dilapangan. Selanjutnya terkait verifikasi data KPM yang tidak akurat.

Perwakilan Bank BNI menyampaikan terkait E-Warung, Ksmi memilik yang namanya agen 46, dengan kriteria, pertama boleh berbentuk usaha apapun (Tambal ban, konter pulsa), kedua prasarana yang cukup. Selanjutnya koordinasi dg dinsos. Kami mempunyai kewenangan untuk menunjuk agen 46, namun tidak semua bisa menjadi agen. Syarat utama menjadi agen ialah sudah jadi agen pracangan/kelontong minimal 1 tahun. Tiap desa minimal tersedia 2 agen e warung. 1 agen melayani 250 KPM.

Kepala Dinas Sosial Sholeh menuturkan bahwa setelah dlakukan pengecekan, agen 46 lebih layak karena pernah melaksanakan layanan kepada PKH. Pengajuan agen harus kades, camat, dan dinsos. Beberapa kekurangan yang ada dilapangan karena waktu yang pendek untuk segera membagikan bantuan kepada KPM, sehingga KPM segera mendapat bantuan. Jika sampai waktu yang ditentukan KPM belum menggesek, maka bantuan bisa dibatalkan dan uang kembali ke Negara. Untuk itu, kami terus koordinasi dengan stakeholder untuk melakukan perbaikan. Ingat, Agen 46 belum tentu jadi agen BPNT, dan sebaliknya.

“Harapan kami kedepan agar bisa tersedia berbagai sembako seperti Minyak, telur, Gula sesuai kebutuhan KPM. Kami akan terus melakukan Pengawasan kepada agen E warung”, terangnya.

Dinas Sosial juga akan menggandeng kepolisian terkait Pengendalian, pengawasan dan evaluasi dalam program E-Warung ini. Yang terpenting, agen harus menunjukan supliernya, menunjukan siapa yang belanja di agen tersebut. Selain iti juga, suplier harus menyampaikan profil kepada kades dan camat untuk di verifikasi, tegas Sholeh.

Perwakilan Bulog menyampaikan bahwa kami memiliki lab kecil untuk memeriksa kwalitas beras. Karena suplier bebas dipilih, maka kami siap jika diminta bantuam untuk uji beras di lab kami.

Perwakilan Dinas Pertanian Rony menambahkan masalah evaluasi masih menjadi catatan, diharapkan gapoktan dan penggilingan padi memiliki beras yg cukup dan berkwalitas. kami tidak memiliki tenaga khusus untuk menyeleksi beras, karena itu juga jadi domenya bulog.

Ketua Pengadilan Negeri Hj. Hera Kartiningsih mengharapkan Jombang bisa bersatu, sehingga tercipta situasi aman, nyaman dan terkoordinasi, sehingga bisa mengurangi hal hal yang tidak diinginkan. Semiga semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Dengan forum ini, kita bisa komunikasi dengan baik dan dingin, dan diharapkan tidak ada lagi demo di jalanan, harapnya.

Sementara dari BPS menyampaikan tidak berperan langsung terkait nama KPM, BPS hanya menerima data. kami update data 2011 yang waktu itu terkait raskin. Kemudian update ulang di tahun 2015 dan tahun 2017 verifikasi ulang. BPS update data setiap 5 thn, tegasnya.

Dari PT pertani menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, semua tidak ada unsur kesengajaan. kami sortir dulu sebelum kirim ke agen. Mungkin dalam perjalan ada yang rusak ato pecah. Tetapi, sampe di agen kita selalu sampaikan bahwa telur yang rusak untuk disisihkan dan akan diganti.

Kamu beli telur ke peternak lokal di jombang, tidak ada yang mengambil telur dr luar daerah, terangnya.

Seusai acara, Forkopimda bersama undangan beramah tamah, foto bersama, serta memberikan bingkisan kenang-kenangan kepada tamu undangan yang hadir. (Yon/Pur)