Fraksi di DPRD Beri Catatan Terhadap LKPj Gubernur Selama 2017
Jatim Newsroom – Setelah memberikan paparan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) oleh Gubernur Jatim H Soekarwo, kini fraksi di DPRD Jatim memberikan pandangan umumnya. Rata-rata mereka memberikan catatan atas kinerja gubernur selama 2017.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Benjamin Kristianto disela-sela sidang paripurna, Senin (9/4) di Gedung DPRD Jatim. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh wakil rakyat asal dapil I Surabaya-Sidoarjo, diantaranya berkurangnya lahan pertanian di Jatim. Yang dalam catatannya menurun setiap tahunnya sebesar 1.100 hektar. Bahkan data dari BPS, setidaknya dalam empat tahun terakhir lahan pertanian menyusut 4.400 hektar. Akibatnya target tanam yang dicanangkan pemerintah pusat 2,9 juta hektar pada 2017, hanya mampu dicapai 2,4 juta hektar.
Ketidakmampuan memenuhi target ini, dilanjutkannya, dikarenakan terus menyusutnya lahan pertanian, sehingga mempengaruhi juga pada produksi gabah kering giling. Kenaikan dari 2016 ke 2017 masih terbilang sedikit jika dibanding 2015 ke 2016. Dimana pada tahun lalu hanya mencatat kenaikan 200 ribu ton, dibanding 350 ribu ton pada tahun sebelumnya.
Sektor lain yang juga mendapat sorotan fraksi Gerindra adalah masalah pertambangan. Bejamin menilai belum ada langkah konkret dari pemprov dalam hal ini. Masukan pansus pertambangan juga dinilai tidak diseriusi. Padahal, kondisi pertambangan di Jatim menunjukkan trend positif. Pada triwulan III 2017 misalnya, tercatat pertumbuhan sebesar 8,43 persen. Seharusnya itu diimbangi dengan tata kelola dan aturan yang baik.
Dibidang ketenagakerjaan, Benjamin juga menyoroti kualitas tenaga kerja Jatim didominasi 70 persen lulusan SD dan SMP. Tentunya ini membutuhkan ketrampilan yang perlu segera ditanggapi serius oleh pemprov Jatim. “catatan penting juga kami berikan terhadap target bebas pasung 2017. Kami nilai 2019 baru terealisasikan program tersebut. kemudian yang tak kalah penting adalah terdapat 517 anak yang terkena kasus hukum. Kasus pencabulan masih mendominasi sebanyak 111 kasus. Kami kira perlu membentuk komite perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum,”ujarnya.
Lain halnya dengan juru bicara Fraksi PPP Habib Mahdi. Dirinya menyoroti mengenai keuangan daerah. Pihaknya sangat menyayangkan kinerja seluruh jajaran eksekutif yang terlalu under estimate khususnya target penerimaan PAD 2017. Dimana hanya Rp 15,85 Trilliun. Padahal realisasinya adalah Rp 17,32 trilliun, artinya ada selisih yang cukup fantastis.
Mahdi juga mengungkapkan, BUMD milik pemprov belum maksimal. Total penyertaan modal atau investasi Rp 2,334 trilliun saat ini masih belum berkontribusi maksimal pada PAD, khususnya yang disetorkan ke kas daerah. “Kami juga menilai serapan anggaran tahun ini menurun dibandingkan 2016. Dalam catatan kami, serapan anggaran hanya 93,39 persen, masih lebih baik tahun sebelumnya yang mencapai 96,99 persen,” kata Mahdi.
Begitu juga dengan total keseluruhan belanja daerah, Mahdi melihat perencanaan belanja yang kurang optimal. Ada selisih Rp 980 milliar dibandingkan dengan realisasinya, sehingga masih ada surplus anggaran cukup tinggi.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS, Hamy Wahyunianto mengatakan, ada beberapa catatan yang diberikan oleh pihaknya selain soal penerimaan, belanja dan pembiayaan daerah. Yakni mengenai pembangunan wilayah di Jatim salah satunya. Pihaknya menilai pembangunan khususnya ekonomi di Jatim masih terpusat di Gerbang Kertosusilo, artinya berada di sekitaran kawasan Surabaya,Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto, belum tersebar kedaerah lainnya.
Menggerakkan kegiatan ekonomi di masing-masing satuan wilayah melalui penekanan pada jenis komoditi dan jenis industri menurut potensi pun belum memberikan hasil yang diharapkan. Bahkan, Hamy menilai hampir tidak ada pengembangan industri dan komoditi unggulan. Daerah masih mengandalkan yang telah bertahun-tahun sudah ada. “Kalau dilihat ada yang sudah mulai memudar,” kata Hamy. (Febe Prima/Yoni Alfiansyah)
Komentar Terbaru