Kapolres Mojokerto Pimpin Rakor Bahas Zona Integeritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Mojokerto, (suryamojo.com) – Polres Mojokerto gelar rapat koordinasi (Rakor) bahas persiapan menghadapi kedatangan Tim Penilai Nasional (TPN), Senin (30/7/2018). Giat ini dalam rangka penilaian Pembangunan Zona Integeritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, yang berlangsung di Aula Polres Mojokerto, dipimpin Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata S.Sos SIK MH.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Kapolres Mojokerto AKBP Leo mengatakan, pentingnya anev setiap unit pelayanan publik diantaranya SPKT, SKCK, SIM, Sat Reskrim dan Narkoba serta SPKT Polsek jajaran. Selanjutnya dibagi kelompok untuk pelaksanaan Forum Grup Diskusi (FGD).

“ Kita harus bekerja dengan keras, untuk saat ini Energi kita fokuskan pada satu tujuan bahwa Polres Mojokerto Siap Memasuki Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Karena Tinggal menghitung hari pada bulan agustus ini Tim Penilai Nasional (TPN) akan turun mensurvei langsung,” kata AKBP Leo.

Sementara Kabag Ren Polres Mojokerto, Kompol Sugiyanto SH menambahkan, dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. “ Hal ini kemudian yang menjadi dasar hukum dalam penilaian oleh Tim Penilai Nasional,” pungkasnya. (Febe Ertin/Yoni Alfiansyah)